LKIP POLRES KETAPANG TAHUN 2025

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT

RESOR KETAPANG

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Ketapang Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Penyusunan laporan ini merujuk pada implementasi tahun pertama Rencana Strategis (Renstra) Polres Ketapang 2025-2029 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini menyajikan capaian Polres Ketapang berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, mencakup aspek Sasaran Impact (SI) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang terkendali, melalui Kepolisian yang Berintegritas, Modern, dan Akuntabel, Sasaran Strategis I (SS1) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang Responsif dan Prediktif. SS2, Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan, SS3 Pengembangan dan pengelolaan SDM yang adaptif, kompeten dan berintegritas secara terpadu dan menyeluruh, SS4 Infrastruktur Strategis Kepolisian yang berdaya guna dan modern, dan SS5 Tatakelola yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.

Penyusunan LKIP Polres Ketapang dilaksanakan sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mengukur capaian kinerja secara transparan, akuntabel, dan terukur. sebagai sarana evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran serta sebagai bahan perbaikan kinerja di masa yang akan datang serta pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Polres Ketapang Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Secara geografis dan demografis, Polres Ketapang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas Kabupaten Ketapang yang luas dan beragam, dengan potensi sumber daya alam yang besar serta mobilitas masyarakat yang terus berkembang. Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan Polres Ketapang dalam mengantisipasi berbagai potensi

gangguan kamtibmas, termasuk kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan kekayaan negara, konflik sosial, serta bencana alam. Dinamika sosial yang berkembang menuntut Polres Ketapang untuk terus beradaptasi melalui transformasi Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) guna mendukung pembangunan nasional di tingkat daerah Oleh karena itu, strategi pemeliharaan kamtibmas dilaksanakan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta sinergi bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks, Polres Ketapang terus berupaya meningkatkan profesionalisme personel, optimalisasi sarana dan prasarana, serta penguatan sinergitas dengan pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat. Upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif guna mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Ketapang. Polres Ketapang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik secara berkelanjutan. Evaluasi yang dilakukan secara periodik diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas dan transparansi institusi, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Ke depan Polres Ketapang akan terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan lingkungan karakteristik Wilayah Kabupaten Ketapang guna mewujudkan keamanan dan ketertiban yang mantap serta pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan serta kinerja yang dihasilkan oleh Polres Ketapang sepanjang tahun 2025 dapat berjalan dengan baik dan lancar serta menunjukkan hasil kinerja yang baik meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang dihadapi, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran maupun sarana prasarana. Hal ini ditandai dengan situasi secara umum Kamtibmas di daerah hukum Polres Ketapang sepanjang tahun 2025 dalam kondisi aman dan kondusif. Hal ini ditandai dengan berbagai aktivitas kegiatan masyarakat Kabupaten Ketapang dapat berjalan dengan baik, sehingga aktivitas sehari-hari masyarakat Kabupaten Ketapang dapat berjalan baik dan lancar serta dapat melaksanakan kegiatan ekonomi dengan aman dan lancar.

Dengan tersusunnya LKIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas Polres Ketapang, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode berikutnya. LKIP ini

juga menjadi wujud komitmen Polres Ketapang dalam mendukung terwujudnya Polri yang Presisi serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Bedasarkan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor menerangkan SOTK Polres dan Polsek sebagai berikut:

1. Tugas

Polres sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, bertugas melaksanakan:

1. Tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat; dan
   1. Tugas Polri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

1. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Polres menyelenggarakan fungsi:

1. pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   1. pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini;
      1. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
      2. pembinaan masyarakat, yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan satuan pengamanan, pemolisian masyarakat, serta pembinaan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
      3. pelaksanaan fungsi Samapta Kepolisian, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa, dan pengamanan objek vital serta bantuan satwa;
      4. pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;

1. pelaksanaan fungsi kepolisian perairan dan udara, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan dan dukungan logistik pesawat udara; dan
   1. pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Struktur Organisasi

   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Presiden nomor 70 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Peraturan tersebut digunakan sebagai payung hukum dan arah dalam melaksanakan Tugas Pokok, menentukan Visi, Misi dan Tujuan Polres Ketapang serta melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri.

Adapun Struktur organisasi Polres Ketapang dan jajaran sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi Polres.
   1. Unsur Pimpinan
      1. Kepala Kepolisian Resor disingkat Kapolres;
      2. Wakil Kepala Kepolisian Resor disingkat Wakapolres;
   2. Unsur pengawas:
      1. Seksi Pengawasan disingkat Siwas;
      2. Seksi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal disingkat Sipropam.
   3. Unsur pembantu Pimpinan/Pelayan:
      1. Bagian Opersional disingkat Bag Ops;

1. Bagian Perencanaan dan Anggaran disingkat Bagren;
   1. Bagian Sumber Daya Manusia disingkat Bag SDM;
      1. Bagian Logistik disingkat
      2. Seksi Hubungan Masyarakat disingkat Sihumas;
      3. Seksi Hukum disingkat Sikum;
      4. Seksi Teknologi Informasi Komunikasi disingkat SI TIK;
      5. Seksi Umum disingkat Sium.
2. Unsur Pelaksana tugas pokok:
   1. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu disingkat SPKT;
   2. Satuan Intelijen Keamanan disingkat Sat Intelkam;
   3. Satuan Reserse Kriminal disingkat Sat Reskrim;
   4. Satuan Reserse Narkoba disingkat Sat Resnarkoba;
   5. Satuan Pembinaan Masyarakat di singkat Sat Binmas;
   6. Satuan Samapta di singkat Sat Samapta;
   7. Satuan Lalu Lintas disingkat Sat Lantas;
   8. Satuan Kepolisian Perairan dan Udara disingkat Sat Polairud;
   9. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti disingkat Sat Tahti
3. Unsur Pendukung:
   1. Seksi Keuangan disingkat Sikeu;
   2. Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian disingkat Si Dokkes
4. Unsur pelaksana tugas di kewilayahan yaitu :
   1. Polsek Tipe C:
      1. Polsek Delta Pawan
      2. Polsek Matan Hilir Selatan
      3. Polsek Kendawangan
      4. Polsek Tumbang Titi
      5. Polsek Jelai hulu
      6. Polsek Marau
      7. Polsek Manis Mata
      8. Polsek Nanga Tayap
      9. Polsek Sandai
      10. Polsek Sei Laur
      11. Polsek Simpang Hulu
   2. Polsek Tipe D :
      1. Polsek Benua Kayong
      2. Polsek Muara Pawan
      3. Polsek Matan Hilir Utara
      4. Polsek Simpang Dua

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan salah satu kunci penting untuk sistem manajemen kinerja yang efektif karena dengan adanya perencanaan kinerja yang baik dan tepat barulah suatu organisasasi dapat mencapai hasil. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Rencana Strategis Polres Ketapang Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Dalam Rencana Strategis Polres Ketapang 2025-2029 telah ditetapkan arah dan kebijakan untuk menjalankan visi, misi dan tujuan organisasi.

Polres Ketapang merupakan bagian dari Polri sebagai institusi yang mandiri, berwawasan global, berorientasi nasional dan bertindak lokal, terus meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan semua stakeholder dalam memberikan dan melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan menegakkan hukum demi rasa keadilan bagi masyarakat. Adapun visi, misi dan tujuan yang telah dirumuskan tersebut, diarahkan dengan semangat soliditas untuk membangkitkan dan mendorong seluruh personel Polres Ketapang, guna mewujudkan personel Polri yang profesional, modern dan terpercaya dengan menjunjung tinggi budaya dan kearifan lokal, yang diimbangi dengan akhlak dan moral yang tinggi serta mampu meningkatkan daya kreativitas serta inovasi dalam menghadapi tantangan tugas dan kehidupan masyarakat dalam menegakkan hukum yang profesional dan proporsional. Pada Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Polres Ketapang Tahun 2025-2029 dan tahun kedua dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah tentang Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran di mana Polri hanya melaksanakan 5 (lima) program anggaran yakni program Dukungan Manajemen, Profesionalisme SDM Polri, Harkamtibmas, Modernisasi Almatsus dan Sarpras Polri serta Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana. Dengan adanya Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang salah satunya yaitu adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome sehingga diharapkan tujuan organisasi dapat lebih mudah tercapai dengan hasil yang maksimal.

Keberhasilan Polres Ketapang dalam melaksanakan Tupoksinya akan dapat dilihat berdasarkan hasil nilai pada masing–masing indikator kinerja yang terdapat di dalam Rencana Strategis Polres Ketapang Tahun 2025-2029 dan Perencanaan Kinerja Tahun 2025, di mana Polres Ketapang memiliki 5 (lima) sasaran strategis yaitu Pemeliharaan Kamtibmas, Penegakan Hukum secara Berkeadilan, Profesionalisme SDM Polres Ketapang, Modernisasi Teknologi dan Pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani dengan satu indikator kinerja impact yaitu Indeks Kamtibmas, 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu Indeks Harkamtibmas dan Indeks Penegakan Hukum serta 9 (sembilan) indikator kinerja penunjang.

1. Visi Polres Ketapang

“Terwujudnya Kabupaten Ketapang yang aman, Tertib dan Berkeadilan, melaluii Kepolisian yang Berorientasi pada Masyarakat”

1. Misi Polres Ketapang

“Melindungi, Mengayomi dan Melayanai Masyarakat Kabupaten Ketapang”.

1. Tujuan Polres Ketapang

Berdasarkan Visi dan Misi Polres Ketapang maka tujuan Polres Ketapang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri Berintegritas,modern dan akuntabel dengan mengutamakan keadilan,transparansi,dan perlindungan hak asasi manusia serta mampu menjalankan peran utamanya dalam menegakkan hukum,melindungi masyarakat, dan menjaga ke stabilan negara dengan cara yang lebih profesional dan responsif;
   1. Menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman,stabil,dan tertib,dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan Masyarakat secara Proaktif dan antisipatif;
   2. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polres Ketapang agar dapat menjalankan tugas dan fungsi Kepolisian dengan profesional dan berintegritas melalui pengelolaan dan pengembangan SDM Polri yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan;
   3. Membangun dan mengembangkan infrastruktur strategis Kepolisian yang mendukung operasional Kepolisian yang efisien dan terintegritas,pemeliharaan Kamtibmas yang Optimal,Pelayanan Publik yang berkualitas, serta penegakan Hukum yang lebig Profesional sehingga dapat mendukung kinerja Polri dalam Melaksanakan Tugas Pokok dang fungsinya secara Optimal;
   4. Memperkuat tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih ( Good Governance and Clean Government ) Pada Kepolisian Resor Ketapang.

2. Sasaran Strategis

Mengacu kepada Sasaran Impact Polri Tahun 2025-2029 yaitu “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat” maka sasaran strategis Polres Ketapang sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif;
   1. Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan;
   2. Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polres Ketapang yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Optimal;
   3. Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya guna dan Modern;
   4. Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Akuntabel;

1. Perjanjian Kinerja Polres Ketapang T.A. 2025

   Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tanggal 30 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

   Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata, komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian baik keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment).

Polres Ketapang telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dimana kegiatan yang disusun dalam Perjanjian Kinerja adalah kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satker Polres Ketapang, Perjanjian Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja sampai pada akhir Tahun 2025. Dan Perjanjian Kinerja Polres Ketapang tahun 2025 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2025 Rencana Kerja Tahun 2025 dan Rencana Kerja anggaran (RKA-KL) Polres Ketapang. Perjanjian Kinerja dibuat oleh Kepala Kepolisian Resor Ketapang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dilingkungan Polres Ketapang yang merupakan kontrak kinerja kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Perjanjian Kinerja dimaksud berisi tekad atau janji untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Polres Ketapang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Polres Ketapang T.A. 2025.

1. Anggaran DIPA Polres Ketapang T.A. 2025

Polres Ketapang dalam mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis Polres Ketapang yang terdapat di dalam Renstra 2025 - 2029 membutuhkan dukungan anggaran. DIPA RKA-KL Satker Polres Ketapang T.A. 2025 pagu awal sebesar Rp62.613.365.000,00, Dipa Polres Ketapang tahun 2025 mengalami beberapa kali revisi, revisi ke 01 Efisiensi (Blokir), revisi ke 02 revisi POK dan Hal III DIPA, revisi ke 03 buka blokir Efisiensi, revisi ke 04 POK dan Hal III DIPA, revisi ke 05 Revisi Antar Prgram, antar KRO, antar RO dan antar Satker dalam satu Kanwil yang sama pagu bertambah menjadi Rp64.910.801.000,00 revisi ke 06 Pagu Surplus belanja pegawai pagu berkurang menjadi Rp64.397.708,00,00. Anggaran tersebut terdiri dari atas 4 (empat) program yang dilaksanakan di Polres Ketapang yaitu:

Tabel 2 . Pagu Polres Ketapang Per Program T.A. 2025.

(dalam ribuan)

1. Program Penyelidikan dan Penyelidikan Tindak Pidana dengan alokasi anggaran sebesar.
   1. Tujuan

Terciptanya keadilan penegakkan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi.

1. kegiatan
   1. Penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
      1. Penyelenggaraan laboratorium forensik;
         1. Penindakan tindak pidana umum;
         2. Penindakan tindak pidana narkoba;
         3. Penindakan tindak pidana korupsi;
         4. Penindakan Tindak Pidana Perairan;
         5. Penindakan Tindak Pidana Lalu Lintas
         6. Pembinaan operasional penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri.
   1. Tujuan

Terselenggaranya    operasional    Polri    yang    optimal    dalam    pelaksanaan harkamtibmas dan gakkum serta Layanan Internal.

1. Kegiatan:
   1. Dukungan manajemen dan teknis Sarpras;
      1. Pengembangan Perbekalan Umum;
         1. Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri
   2. Program Pemeliharaan Kemananan dan Ketertiban Masyarakat.
      1. Tujuan

Terjaganya ketertiban sosial dalam masyarakat sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitasnya dalam kondisi bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan.

1. Kegiatan:
   1. Analisis Keamanan;
      1. Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik;
         1. Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi;
         2. Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya
         3. Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara;
         4. dukungan manajemen dan tehnis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
         5. pembinaan pelayanan fungsi sabhara;
         6. penyelenggaraan pengamanan objek vital;
         7. peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan msyarakat di bidang lantas;
         8. penyelenggaraan kepolisian perairan;
         9. Pembinaan Potensi Keamanan
         10. Pembinaan Operasi Kepolisian
         11. Pengendalian operasi Kepolisian.
   2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis Lainnya Polri

a).     Tujuan

Terselenggaranya dukungan manajemen kepada internal Polri yang memenuhi standar pelayanan.

1. Kegiatan:
   1. Penerangan Masyarakat;
   2. Dukungan pelayanan internal perkantoran Polri;
   3. Pertanggungjawaban Profesi;
   4. Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri;
   5. Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri;
   6. Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan;
   7. Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum;
   8. Kerjasama dan Penyuluhan Hukum;
   9. Reformasi Birokrasi Polri;
   10. Pengelola Informasi dan Dokumentasi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Polres Ketapang Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya dengan Tahun 2025. Tingkat capaian kinerja berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam uraian sebagai berikut:

1. CAPAIAN KINERJA PORES KETAPANG

1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Polres Ketapang Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja setiap sasaran strategis masing-masing indikator kinerja berikut capaian indikator pada Tahun 2025 serta membandingkan dengan capaian kinerja dua tahun terakhir. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel pada lampiran pengukuran kinerja.

Secara umum Polres Ketapang memiliki beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun masih ada beberapa sasaran strategis yang belum optimal diwujudkan dalam Tahun 2025. Pada sasaran strategis maupun target indikator yang belum berhasil diwujudkan sepenuhnya, telah dilakukan beberapa analisa dan evaluasi sebagai bahan umpan balik (feedback) dalam rangka peningkatan capaian kinerja di masa yang akan datang.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Polres Ketapang telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh serta menggambarkan tugas pokok dan fungsi serta peran Polres Ketapang. Dalam suatu organisasi, terdapat banyak indikator atau ukuran yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan sebuah kinerja, oleh sebab itu indikator yang rasional yang paling utama digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja suatu organisasi. Indikator tersebut dinamakan kinerja utama (Key Performance Indicators). Melalui indikator kinerja utama tergambar proporsionalitas dan akuntabilitas mengenai keberhasilan suatu organisasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi, serta peran yang diembannya. Indikator kinerja utama yang dirumuskan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak yang berkepentingan tentang hasil yang telah dicapai, sebagaimana uraian dalam Tabel Pengukuran Kinerja yang menyesuaikan Renstra Polres Ketapang sebagai berikut:

Tabel 3. Realisasi dan Capaian Kinerja Polres Ketapang Th. 2025

1. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja.

   Analisis Capaian Kinerja merupakan hasil rumusan dari pengukuran capaian kinerja, keberhasilan, kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi selama Tahun 2025 serta langkah-langkah yang akan diambil guna meningkatkan capaian kinerja Polres Ketapang pada Tahun 2025. Tingkat Analisa Capaian Kinerja juga dapat menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi target yang ditentukan dari hasil realisasi pelaksanaan tugas dilapangan yang sesuai dengan Tupoksi Polri sehingga dapat terukur nilai capaian keberhasilan kinerja Polri dan beberapa hambatan ataupun kendala yang perlu dilakukan upaya meningkatkan capaian kinerja Polres Ketapang pada Tahun 2025.

   Berdasarkan Perjanjian Kinerja Polres Ketapang yang telah ditetapkan pada tahun 2025 bahwa Polres Ketapang memiliki 1 (satu) Sasaran Impact, 5 (lima) Sasaran Strategis dengan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 3 Indikator Kinerja Penunjang (IKP) yang harus dicapai guna mewujudkan Akuntabilitas Kenerja Polres Ketapang sebagai bagian dari sistem Pemerintahan Negara yang berkewajiban melaksanakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui pencapaian visi, misi dan tujuan, sasaran organisasi Polres Ketapang sebagaimana tertuang dalam analisis dan penjabaran Indikator Kinerja Utama Polres Ketapang sebagai berikut:

1. SASARAN STRATEGIS IMPACT : Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Terkendali, melalui Kepolisian yang Berintegritas, Modern, dan Akuntabel

Indeks Kamtibmas adalah indikator yang mengukur kinerja institusi Polri khususnya pada Polres Ketapang secara komprehensif dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Indeks Kamtibmas mencerminkan outcome dari upaya Polres Ketapang untuk menjalankan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) serta penegakan hukum (Gakkum). Indeks Kamtibmas berkorelasi positif dengan Indeks Harkamtibmas maupun Indeks Gakkum Polres Ketapang.

Indeks Kamtibmas dihitung berdasarkan rata-rata nilai indeks dari dua indikator berikut:

• crime rate atau jumlah kasus kejahatan selama setahun per 100.000 penduduk
  • tingkat rasa aman masyarakat

𝐼𝐾 =

IK: Indeks Kamtibmas

𝐼𝑋 + 𝐼𝑌 2

IX: nilai indeks dari crime rate

IY: nilai indeks dari tingkat rasa aman masyarakat

Fomula di atas berlaku untuk perhitungan Indeks Kamtibmas di level Kabupaten Ketapang.

Tabel 4.

Tabel level kinerja indeks keamanan dan ketertiban Kabupaten Ketapang tahun 2025

berdasarkan penghitungan tabel 4 di atas nilai capaian kinerja sesuai hasil perumusan dapat diperoleh nilai Indeks Keamanan dan Ketertiban Kabupaten Ketapang sebagaimana data di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 5

IKU SI – Indeks keamanan dan ketertiban Kabupaten Ketapang

Grafik 1

Indeks Kamtibmas Kab. Ketapang Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel 5 dan grafik 1 di atas dapat dilihat bahwa pada target Indeks Keamanan dan Ketertiban Kabupaten Ketapang tahun 2025 sebesar 3,71 dan realisasi sebesar 2,84 dengan capaian kinerja sebesar 71,97%. artinya realisasi kinerja tidak mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan Polres Ketapang selama tahun 2025 telah memiliki kinerja yang Kurang optimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Ketapang dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk sasaran strategis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakkan hukum secara berkeadilan selama tahun 2025 tidak mampu melebihi dari target kinerja yang ditentukan pada tahun dalam Renstra Polres Ketapang tahun 2025-2029. yang kurang Optimal Polres Ketapang karena telah tersedianya anggaran dalam DIPA Polres Ketapang T.A. 2025. Dalam mendukung pelaksanaan Tupoksi ini, Polres Ketapang memiliki kendala yakni adanya keterbatasan kuantitas personel dan anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, meskipun Polres Ketapang mengalami kekurangan personel dan anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum Tupoksi Polri di Polres Ketapang dapat berjalan baik dan lancar selama tahun 2025, dengan mengoptimalkan anggaran yang ada secara efektif dan efisien, di samping itu dengan adanya dukungan sarana prasarana seperti gedung bangunan kantor yang respresentative, Ranmor, peralatan kantor, Alsus dan Almatsus Polri, Kapal Patroli Pol Airud dan sebagainya yang memadai serta selalu siap operasional juga telah ikut mendukung keberhasilan pelaksanaan Tupoksi sehingga dapat terwujud Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Ketapang. Peran pembina fungsi tingkat Polda yang selalu aktif memberikan petunjuk dan arahan serta rutin melakukan Monev atas hasil kinerja pelaksanaan Tupoksi Polri sangat efektif untuk meningkatkan kinerja Polres Ketapang selama tahun 2025.

Capaian Indeks Kamtibmas Kabupaten Ketapang Tahun 2025 diperoleh berdasarkan hasil penilaian dari dua indikator yang berhasil dicapai oleh Polres Ketapang Tahun 2025 sebagaimana data dibawah ini:

Tabel 6

Komponen Indeks Kamtib Kabupaten Ketapang tahun 2025

Dilihat dari tabel 6 di atas dari dua komponen Indeks Keamanan dan Ketertiban Kabupaten Ketapang tahun 2025 sesuai dengan tabel 4 Distribusi skor per level Kinerja Indeks Keamanan dan ketertiban Kabupaten Ketapang berada pada Kinerja Level 2, indeks keamanan dan ketertiban Kabupaten dapat diperoleh dari nilai dua indikator kinerja utama pada Indeks Harkamtimas dan Indeks Gakkum, sebagaimana data pada tabel di bawah ini:

Tabel 7

Perbandingan Indeks kemanan dan ketertiban Masyarakat Kabupaten Ketapang Tahun 2023 s.d. 2025

Grafik 2

Indeks Kamtibmas Polres Ketapang 2025

	100
	0	2023	2024	2025
	TARGET	0	0	3,71
	REALISASI	0	0	2,84
	CAPAIAN	0,00	0,00	76,42

Berdasarkan data pada tabel grafik 2 di atas dapat dilihat bahwa pada target Indeks Keamanan dan Ketertiban Kabupaten Ketapang tahun 2023 target sebesar 0% dan di tahun 2024 juga 0% dikarenakan tahun ini Adalah tahun ke 1 pada target Renstra di Tahun 2025-2029, sedangkan target 2025 sebesar 3,71 dan realisasi sebesar 2,84 dengan capaian kinerja sebesar 76,42%. artinya realisasi kinerja tidak mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan Polres Ketapang selama tahun 2025 telah memiliki kinerja yang Kurang optimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Ketapang.

1. Crime Rate

Dampak dinamika perkembangan lingkungan dewasa ini, ragam pola dan bentuk kejahatan terus mengalami perkembangan yang luar biasa. Kondisi ini tentunya berimplikasi terhadap meningkatnya beban tugas dan tanggung jawab Polri sebagai penyelenggara negara di bidang keamanan dalam negeri (kamdagri). Kejahatan bersifat disfungsi karena memberikan efek yang merusak terhadap tatanan sosial, menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan serta menambah beban ekonomi yang besar bagi masyarakat, maka usaha pencegahan kejahatan yang merupakan usaha

yang melibatkan berbagai pihak. pencegahan kejahatan guna mengurangi kemungkinan atas terjadinya aksi kejahatan melakukan antisipasi, identifikasi atau sejumlah tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan untuk mengukur Persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal diperlukan crime rate sebagai komponen indeks Harkamtibmas dengan perbandingan Jumlah kejahatan per 100.000 penduduk dalam satu tahun di daerah hukum Kab. Ketapang

Tabel 8

Capaian Cirme Rate Tahun 2025

Grafik 3

Capaian Cirme Rate Tahun 2025

Berdasarkan tabel 8 dan grafik 3 di atas, dapat dilihat bahwa Capaian kinerja indikator Crime Rate dari target yang sudah ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 3,71 realisasi 2,56.

Bahwa kinerja Bagops beserta fungsi Reskrim, Fungsi Narkoba, Fungsi Sat Lantas dan Sat Polairud Polres Ketapang kurang optimal, di mana perhitungan indeks Crime Rate memakai polarisasi minimize sehingga apabila realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 2,56 melebihi target indeks Crime Rate untuk Tahun 2025 sebesar 3,71 artinya Polres Ketapang kurang mampu menekan naiknya angka kejahatan di wilayah hukum Polres Ketapang atau telah terdapat penurunan penanganan angka kejahatan dari target yang ingin dicapai untuk tahun 2025. Sebaliknya semakin kecil realisasi kinerja/angka Crime Rate menunjukkan Polres Ketapang mampu menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.

Bagops Polres Ketapang sebagai penanggung jawab IKU Crime Rate telah melakukan pengumpulan dan rekap data 4 jenis kejahatan (konvensional, transnasional, kekayaan negara dan Kontinjensi) selama tahun 2025 dari Satuan Reskrim, Satuan Narkoba, Satuan Lantas dan Sat Polairud Polres Ketapang melalui Aplikasi Dors (Daily Operation Reporting System) yang merupakan aplikasi untuk menampung seluruh kejahatan di Indonesia yang dikelola oleh Mabes Polri, guna

dilakukan penghitungan indeks Crime Rate Tahun 2025 berdasarkan indikator penilaian dalam perumusan yang telah ditetapkan. Adapun data 4 jenis kejahatan (konvensional, transnasional, kekayaan negara dan Kontinjensi) yang telah dihimpun oleh Bagops Polres Ketapang dari Satuan Reskrim, Satuan Narkoba, Satuan Lantas dan Sat Polairud Polres Ketapang, sebagai berikut :

Tabel 9

Data 4 jenis kejahatan

(konvensional, transnasional, kekayaan negara dan kontinjensi) tahun 2025

Sumber data: Aplikasi Dors (Daily Operation Reporting System) yang merupakan aplikasi untuk menampung seluruh kejahatan di Indonesia yang dikelola oleh Mabes Polri

Berdasarkan tabel di atas, terdapat jumlah 4 jenis kejahatan (Konvensional, Transnasional, Kekayaan Negara dan Kontinjensi) di wilayah hukum Polres Ketapang pada tahun 2025 sebanyak 903 kasus, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Ketapang berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jumlah penduduk Kabupaten Ketapang tahun 2025 adalah 607,05 jiwa. Dengan demikian perhitungan realisasi target dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 10 Penghitungan Crime Rate 2025

Hasil penghitungan pada tabel 10 di atas selanjutnya dikonfersi sesuai dengan tabel konversi dibawah ini:

Tabel 11

Konversi nilai Indeks Crime Rate

Dilihat dari tabel 11 ditatas realisasi nilai Indeks Crime Rate Th. 2025 sebesar 154,44 hasil perhitungan nilai Indeks Crime Rate Th. 2025 kemudian dikonversi sesuai dengan tabel 11 di atas dengan nilai konversi sebesar 2,56 masuk dalam kategori kinerja level 2. Berikut ini ditampilkan data realisasi dan capaian kinerja pada indikator Crime Rate mulai tahun 2023 sd 2025 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 12

Perbandingan Cirme Rate 2023 s.d. 2025

Dampak dinamika perkembangan lingkungan dewasa ini, ragam pola dan bentuk kejahatan terus mengalami perkembangan yang luar biasa. Kondisi ini tentunya berimplikasi terhadap meningkatnya beban tugas dan tanggung jawab Polri sebagai penyelenggara negara di bidang keamanan dalam negeri (kamdagri). Kejahatan bersifat disfungsi karena memberikan efek yang merusak terhadap tatanan sosial, menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan serta menambah beban ekonomi yang besar bagi masyarakat, maka usaha pencegahan kejahatan yang merupakan usaha yang melibatkan berbagai pihak. pencegahan kejahatan guna mengurangi kemungkinan atas terjadinya aksi kejahatan melakukan antisipasi, identifikasi atau sejumlah tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan untuk mengukur Persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal diperlukan crime rate sebagai komponen indeks Harkamtibmas dengan perbandingan Jumlah kejahatan per 100.000 penduduk dalam satu tahun di daerah hukum Kab. Ketapang.

Grafik 4

Perbandingan Cirme Rate 2023 s.d. 2025

	20 10 0 TARGET                        REALISASI                       CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	2023	8,75	11,72	133,94%
	2024	8,64	15,6	180,56%
	2025	3,71	2,56	69,00%

Berdasarkan tabel 12 dan grafik 4 di atas perbandingan antara capaian kinerja Tahun 2025 dengan 2024 mengalami penurunan sebanyak 111,56% dan apabila dibanding dengan capain kinerja tahun 2023 juga mengalami penurunan sebesar 64,94% .

Polres Ketapang telah menetapkan target jangka menengah pada indikator Crime Rate dalam Renstra 2025-2029 sebagaimana data di bawah ini :

Tabel 13

Perbandingan dan realisasi Crime Rate tahun2025 dengan target jangka menengah tahun 2029

Berdasarkan tabel 13 di atas menunjukkan realisasi kinerja Indeks Crime rate tahun 2025 sebesar 2,56 tidak mencapai target yang telah ditentukan Crime rate yang terdapat dalam target jangka menengah Renstra Polres Ketapang Tahun 2029 sebesar 3,95 dimana indeks crime rate menggunakan polarisasi Minimize, semakin tinggi realisasi artinya tidak baik sehingga diharapkan Bagops, Sat Reskrim, Satnarkoba, Sat Lantas dan Sat Polairud Polres Ketapang dapat terus meningkatkan kinerjanya serta mampu menurunkan jumlah angka kejahatan pada tahun berikutnya.

1. Tingkat Rasa Aman Masyarakat

Rasa aman masyarakat adalah kondisi di mana masyarakat baik perorangan maupun kelompok tidak mendapatkan ancaman keamanan atau bahaya dari kejahatan yang terjadi di lingkungannya, baik terhadap keselamatan terhadap diri maupun benda.

Spektrum ancaman keamanan mencakup empat aspek, yaitu Security (aman dari gangguan atau ancaman), Safety (selamat dari kecelakaan dan bencana), Surety (jaminan adanya kepastian hukum), dan Peace (suasana damai dan tentram). Spektrum ancaman terhadap keamanan dapat digambarkan mulai dari potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata.

Dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, maka kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat serta mereka laporkan, meliputi:

1. kejahatan konvensiona/nasional;
   1. kejahatan transnasional;
   2. kejahatan berimplikasikan kontingensi;
   3. pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Data yang diperlukan dalam pengukuran indikator kinerja ini (dan penyedia data):

• data terkait pelaksanaan survei keberadaan Polisi pada jam rawan kejahatan

(PIC: Puslitbang Polri);

• data terkait pelaksanaan survei pemberdayaan masyarakat (upaya Polres Ketapang dalam meningkatkan peran serta masyarakat/Polmas) (PIC: Puslitbang Polri);
  • data terkait pelaksanaan survei dukungan fasilitas umum (PIC: Puslitbang Polri);
    • data terkait jumlah kejahatan pada wilayah Ketapang sesuai data kejahatan yang dilaporkan
    • data terkait jumlah penyelesaian tindak pidana wilayah Kalbar sesuai data kejahatan yang dilaporkan

Tabel 14

Tabel tingkat rasa Aman Masyarakat Tahun 2025

Berdasarkan Pada tabel 14 tingkat rasa aman masyarakat dengan target 3,71 dan realisasi 3,05%, bahwa tiangkat Rasa aman Masyarakat tidak mencapai target yang telah ditentukan, Hal ini Polres Ketapang sudah bekerja secara maksimal meskipun belum mencapai target ,Polres Ketapang akan Meningkatkan Kinerja semaksimal mungkin agar mencapai target yang telah ditentukan.

Tabel 15

Perbandingan tingkat Rasa Aman Masyarakat tahun 2023 sampai dengan 2025

Berdasarkan pada tabel 15 di atas bahwa di tahun 2023 dan 2024 target dan realisainya 0% dikarenakanan pada tahun ini merupakan 1 tahun pertama target Renstra pada Tahun 2025 – 2029 sedangkan pada tahun 2025 dengan target 3,71 dan realisasi 3,11, hal ini tidak mencapai target, Hal ini Polres Ketapang sudah bekerja secara maksimal meskipun belum mencapai target yang telah ditentukan dan Polres

Ketapang akan Meningkatkan Kinerja semaksimal mungkin agar mencapai target yang telah ditentukan.

Tabel 16

TINGKAT RASA AMAN T HASIL SUVEI PUSLITBANG POLRI

Berdasarkan tabel diatas diketahaui hasil tingkat rasa aman tahun 2025 di wilayah hulum Polres Ketapang tahun 2025 89,50 sehingga apabila dikonversi ke indeks skala menjadi 2,95.

Tabel 17

DATA 4 KASUS KEJAHATAN YANG DILAPORKAN TAHUN 2025

Jumlah penduduk kabupaten ketapang Kabupaten Ketapang tahun 2025 adalah 607,05 jiwa.

∑14 𝐾𝑖 × 100.000

𝑅𝑉4 =   i=1                                             

14

i=1

𝑃𝑖

RV4  : jumlah kasus kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat per 100.000 penduduk dalam wilayah Ketapang (berdasarkan data kejahatan yang dilaporkan);

Ki : jumlah kasus kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (berdasarkan data kejahatan yang dilaporkan) di suatu wilayah Polres Ketapang;

14

i=1

𝐾𝑖 : jumlah kasus kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (berdasarkan data kejahatan yang dilaporkan) di seluruh wilayah Ketapang (16 wilayah Polsek);

Pi         : jumlah penduduk di wilayah hukum Polres Ketapang;

14

i=1

𝑃𝑖 : jumlah penduduk di seluruh wilayah Ketapang.

𝑅𝑉4 =

903 × 100.000

=

584687

90300000

= 154,44

584687

Berdasarkan perhitungan di atas jumlah kasus kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat per 100.000 penduduk dalam wilayah Ketapang (berdasarkan data kejahatan yang dilaporkan) pada tahun 2025 adalah 154,44 dan setelah ke indeks skala menjadi 3,11

𝑅𝑉5 =

14

i=1

14

i=1

𝑃𝑖

𝐾𝑖

𝑥 100%

RV5  : tingkat penyelesaian kasus kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat                    dan tindak pidana di seluruh wilayah Ketapang (berdasarkan data penyelesaian terhadap kejahatan yang dilaporkan);

Pi  : jumlah penyelesaian kasus kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tindak pidana di suatu wilayah Polres Ketapang;

14

i=1

𝑃𝑖 : jumlah penyelesaian kasus kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tindak pidana di seluruh wilayah Ketapang (16 wilayah Polsek);

Ki   : jumlah kasus kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tindak pidana (berdasarkan data kejahatan yang dilaporkan) di suatu wilayah Polres Ketapang;

14

i=1

𝐾𝑖 : jumlah kasus kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tindak pidana (berdasarkan data kejahatan yang dilaporkan) di seluruh wilayah Ketapang  (16 wilayah Polsek);

𝑅𝑉5 =

14

i=1

14

i=1

𝑃𝑖

𝐾𝑖

𝑥 100%

742

𝑅𝑉5 = 903 𝑥 100% = 82.17 %

Berdasarkan perhitungan di atas tingkat penyelesaian kasus kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tindak pidana di seluruh wilayah Ketapang (berdasarkan data penyelesaian terhadap kejahatan yang dilaporkan) yaitu sebesar 82,17 % dan setelah ke indeks skala menjadi 4,13.

Dengan demikian perhitungan realisasi target Tingkat rasa aman masyarakat dapat dijabarkan sesuai perhitungan sebagai berikut:

P = 𝑅𝑉𝐴 + 𝑅𝑉𝐵 + 𝑅𝑉𝐶 + 𝑅𝑉𝐷 + 𝑅𝑉𝐸

5

RVA: Nilai Indeks dari RV1 (skala 1 – 5) (Bobot=20%);

RVB: Nilai Indeks dari RV2 (skala 1 – 5) (Bobot=20%); RVC : Nilai Indeks dari RV3 (skala 1 – 5) (Bobot=20%); RVD : Nilai Indeks dari RV4 (skala 1 – 5) (Bobot=20%);

RVE: Nilai Indeks dari RV5 (skala 1 – 5) (Bobot=20%).

RV𝑘 = (

5

i=1

𝑅𝑖 × 𝑁𝑖

) × 100;   𝑘 = 1, 2, 3

5

i=1

𝑁𝑖

P               : tingkat rasa aman masyarakat;

RV1              : nilai dari variabel V1 (skala 0 - 100); RV2              : nilai dari variabel V2 (skala 0 - 100); RV3              : nilai dari variabel V3 (skala 0 - 100);

Ri                   :rating i yang diberikan pada suatu pernyataan kuesioner yang menggunakan Skala Likert 1-5;

Ni                    : jumlah pernyataan kuesioner yang memperoleh rating i;

5

i=1

𝑅𝑖 × 𝑁𝑖: total penjumlahan dari perkalian rating i dengan jumlah pernyataan yang memberikan rating i;

5

i=1

𝑁𝑖

: total penjumlahan pernyataan kuesioner yang memperoleh rating i.

Formula RV1, RV2, dan RV3 digunakan oleh Puslitbang Polri.

P = 𝑅𝑉𝐴 + 𝑅𝑉𝐵 + 𝑅𝑉𝐶 + 𝑅𝑉𝐷 + 𝑅𝑉𝐸

5

2,95 + 2,95 + 2,95 + 2,28 + 4,13

P =                             5                             = 3,05

Tabel 18

Indikator Tingkat Rasa Aman Masyarakat

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan realisasi tingkat rasa aman masyarakat tahun 2025 sebesar 3,11 tidak mencapai target jangka menengah Crime rate yang terdapat dalam target jangka menengah Renstra Polres Ketapang Tahun 2029 sebesar 3,95.

1. Sasaran strategis 1 (satu) Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Indeks Harkamtibmas mengukur kinerja Polres Ketapang dalam melakukan upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Indikator ini mencerminkan kemampuan Polres Ketapang menjalankan fungsi pre-emtif dan preventif.

Indeks Harkamtibmas dihitung dari rata-rata dari nilai indeks indikator kinerja pembentuk dimensi Harkamtibmas. Indikator kinerja pembentuk dimensi Harkamtibmas adalah sebagai berikut :

X1 : Road Safety Index;

X2 : indeks community policing;

X3 : tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polres Ketapang;

X4 : tingkat keamanan di wilayah perairan Ketapang;

X5 : tingkat efektivitas pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu; X6 : persentase reduksi potensi gangguan;

X7 : tingkat keberhasilan operasi kepolisian;

X8 : tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polres Ketapang (aspek Harkamtibmas).

IH : indeks Harkamtibmas;

𝐼𝐻 =

𝑛 k=1

8

𝑋𝑘

Xk : nilai indeks masing-masing indikator kinerja dalam dimensi Harkamtibmas.

Formula di atas berlaku untuk perhitungan Indeks Harkamtibmas untuk level nasional.

Catatan:

Dengan menggunakan skala 1–100, nilai baseline adalah mengunakan metode Moving Average (MA) mengambil data riil berdasarkan 3 Tahun terakhir yaitu tahun 2022-2024. Karena Indeks Harkamtibmas 2025-2029 menggunakan skala baru, yakni 1–5, maka baseline tersebut ekuivalen dengan 3,83.

Tabel 19

Distribusi Skor Per Level Kinerja Indeks Harkamtibmas

berdasarkan penghitungan rumus Indeks Harkamtibmas (IH) pada tabel 9 di atas nilai capaian kinerja sesuai hasil perumusan dapat diperoleh nilai Indeks Harkamtibmas sebagaimana data di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 20

Indeks Harkamtibmas Tahun 2025

Grafik 5

Indeks Harkamtibmas 2025

120

100

80

60

40

20

Dilihat tabel 20 dan grafik 5 di atas dapat dianalisa dan dievaluasi bahwa capaian kinerja indeks Harkamtibmas Polres Ketapang Tahun 2025 dengan target sebesar

3.83 realisasi sebesar 4,03 dengan capaian kinerja sebesar 105,16%. Berdasaran tabel 9 di atas distribusi skor per level Kinerja Indeks Harkamtibmas masuk dalam kinerja level 5 (lima). Hal ini menunjukkan bahwa Polres Ketapang telah berhasil memelihara bahkan meningkatkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Ketapang sepanjang tahun 2025. Keberhasilan ini terwujud karena hampir semua komponen Indeks Harkamtibmas memiliki capaian kinerja yang optimal karena realisasi dapat melebihi target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 yaitu kinerja untuk indikator, Road Safety Indeks, Response Time kehadiran Polisi di TKP, Tingkat Keamanan di jalur Perairan, Persentase Pengamanan Obvit dan Target Rentan, dan persentase kemampuan reduksi potensi gangguan, sedangkan indikator yang memiliki kinerja kurang optimal yaitu Indeks Community Policing dan Crime rate.

Tabel 21

Perbandingan Indeks Harkamtibmas Tahun 2023 s.d. 2025

Grafik 6

Perbandingan Indeks Harkamtibmas Tahun 2023 s.d. 2025

Berdasarkan tabel 21 dan grafik 4 di atas untuk capaian jika dibandingkan tahun 2025 dengan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,73% dan dibanding tahun 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 2,01%. Berikut ini diuraikan capaian kinerja dari 8 (Delapan) komponen yang menunjang keberhasilan kinerja pada indikator Indeks Harkamtibmas Polres Ketapang selama Tahun 2025 sebagai berikut:

a) Road Safety Indeks

Road Safety Index (RSI) atau indeks keselamatan berlalu-lintas mengukur tingkat keamanan lalu lintas dan kepatuhan masyarakat dalam berkendaraan, dihitung dari agregat nilai indeks tiga variable, yakni jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas per 100.000 penduduk, jumlah kematian akibat kecelakaan per 10.000 kendaraan, dan jumlah luka berat akibat kecelakaan lalu lintas per 1.000.000 penduduk.

Tabel 22

Realisasi Indeks Harkamtibmas Komponen Road safety Indeks Th. 2025

Hasil penghitungan pada tabel 22 di atas diperoleh berdasarkan rumus Road Safety Indeks dibawah ini:

𝑋 =  𝑀 ×100.000 ; 𝑌 =  𝑀 ×10.000 ; 𝑍 =  𝐿 ×1.000.000

𝑃                                                       𝐾                                                       𝑃

𝑅𝑆𝐼 =

𝑋𝑖 + 𝑌𝑖 + 𝑍𝑖3

Keterangan :

RSI : Road Safety Indeks

Xindeks : Nilai Indeks dari X (skala 1-5) Yindeks : Nilai Indeks dari Y (skala 1-5) Zindeks  : Nilai Indeks dari Z (skala 1-5)

X     :    Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalulintas per 100.000 penduduk Y        :    Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalulintas per 10.000 kendaraan

M     :    Jumlah total kematian akibat kecelakaan lalulintas dalam periode tertentu

P     :    Populasi penduduk di wilayah tertentu

K     :    Jumlah kendaraan bermotor di wilayah tertentu

L      :    Jumlah total Luka Parah akibat kecelakaan lalu lintas dalam periode tertentu

Z     :    tingkat Luka parah akibat kecelakaan lalu lintas per 100.000 penduduk Berdasarkan tabel 12 di atas dapat dilihat Nilai X indeks diperoleh dari:

𝑀 × 100.000

𝑋 =             𝑃

Sehingga hasil yang diperoleh:

𝑋 =

33 × 100.000

𝟔𝟎𝟕. 𝟎𝟒𝟗

= 5,44

𝑋𝑖 = 4,26

untuk nilai Y indek diperoleh dari

𝑌 =

𝑀 × 10.000

𝐾

Sehingga hasil yang diperoleh:

𝑌 =

33 × 10.000

𝟐𝟔𝟒. 𝟐𝟐𝟕

= 1.25

𝑌𝑖 = 4,16

Sedangkan untuk nilai Z indek diperoleh dari

𝑍 =

𝐿 × 1000.000

𝑃

Sehingga hasil yang diperoleh:

𝑍 =

5 × 1000.000

𝟔𝟎𝟕. 𝟎𝟒𝟗

= 8,24

𝑍𝑖 = 4,76

Dengan demikian dapat dihitung nilai Road Safetey Indekssebagai berikut:

𝑅𝑆𝐼 = 𝑋𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 + 𝑌𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 + 𝑍𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠

3

Sehingga hasil yang diperoleh:

𝑅𝑆𝐼 =

4,26 + 4,16 + 4,76

3                  : 4,39

Hasil perhitungan Road Safety Indeks selanjutnya dikonversi sesuai tabel konversi dibawah ini:

Tabel 23

Konversi nilai indikator Road safety Indeks Th. 2025 Road safety Indeks Th. 2025

Jika dilihat dari penghitungan nilai RSI pada tabel 23 diatas, Tingkat fatalitas akibat kecelakaan Lalu lintas per 100.000 penduduk (X indeks) pada 2025 dengan nilai sebesar 4,26 berada pada capaian kinerja Level 4, sedangkan Tingkat fatalitas akibat kecelakaan Lalu lintas per 10.000 kendaraan (Y indeks) dengan nilai sebesar 4,16 berada pada tingkat kinerja level 4 dan tingkat luka berat akibat kecelakaan lalu lintas per 1.000.000 penduduk dengan nilai sebesar 4,76 , kemudian Xi + Yi + Zi dibagi 3 (tiga) sama dengan 4,39 yang artinya pada tahun 2025 kinerja Satlantas Polres Ketapang sesuai dengan tabel konversi dalam kategori Kinerja Level 4, Road Safety Indeks tahun 2025.

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas nilai indikator Road Safety Indeks, maka dapat diperoleh nilai capaian kinerja sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 24

Road Safety Indeks Tahun 2025

Grafik 7

Road Safety Indeks Tahun 2025

Berdasarkan tabel 24 dan grafik 7 Road Safety Indeks target 3,33 realisasi 4,39 dengan capaian 129%. Berdasarkan realisasi kinerja tersebut memiliki nilai lebih besar dari target yang ditetapkan maka hal tersebut dinilai baik, artinya Road Safety Indeks Polres Ketapang tercapai maksimal yang menunjukkan kinerja Satlantas Polres Ketapang sudah baik dalam meningkatkan keamanan dan kepatuhan masyarakat dalam berkendara pada tahun 2025 dikarenakan telah berhasil menekan tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalulintas per 100.000 kendaraan.

Hambatan dan kendala, semakin kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara ditambah semakin ramainya kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang beroperasi di jalan cenderung meningkat dari tahun ke tahun

mendorong terciptanya arus lalu lintas yang tinggi di jalan. Hal ini menuntut setiap pengguna jalan untuk mengutamakan keselamatan berlalu lintas.

Sebagai upaya mengurangi dan menekan angka kecelakaan, upaya-upaya pengedukasian masyarakat perlu terus dilakukan dengan meningkatkan kegiatan Dikmas Lantas kepada Masyarakat dan pelajar dalam berlalulintas serta membuat sadar Masyarakat akan pentingnya keamanan dan keselamatan berlalulintas baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan Medsos, upaya tersebut sangat ditunjang dengan kesadaran pengguna jalan, khususnya pengendara. Dengan mematuhi Peraturan Lalu Lintas dan mengetahui rambu-rambu serta tertib berkendara, menjadi salah satu kunci Keselamatan Berkendara.

Tabel 25

Perbandingan target dan realisasi road safety indeks Tahun 2023 s.d. 2025

Tabel 26

Target jangka menengah dan realisasi road safety indeks tahun 2025 dengan tahun 2029

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja Polres Ketapang pada indikator Road Safety Indeks di tahun 2025 sebesar 4,97 sedangkan target jangka menengah Road Safety Indeks yang terdapat dalam Renstra Tahun 2025-2029 sebesar 9,38 artinya terdapat selisih sebesar 4,41 yang harus ditekan untuk memenuhi target jangka menengah yang ingin dicapai tahun 2025 sehingga diharapkan Satlantas Polres Ketapang harus meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

Di samping itu terdapat faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kurang optimalnya pengemban fungsi Lalu Lintas jajaran Polda Kalbar dalam menekan kasus Laka Lantas di daerah hukum Polda Kalbar sebagai berikut:

1. Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan menyebabkan kecelakaan adalah kondisi kendaraan yang digunakan. Misalnya kondisi mesin, rem, lampu, ban, dan muatan bisa menjadi penyebab kecelakaan Karena itu, pengendara harus sadar dan melakukan pengecekan  pertama  pada  kendaraannya  sebelum  berangkat.  Pengecekan

kendaraan paling sederhana adalah dengan melihat tekanan ban, sistem pengereman, kopling, jumlah bahan bakar minyak, serta kondisi lampu depan dan belakang.

Tabel 27

Data jumlah kendaraan Tahun 2023 s.d 2025

Sumber data Unit Regident lantas Polres Ketapang

1. Faktor jalan

Faktor jalan sangat berpengaruh terhadap Laka Lantas serta tingkat fatalitas korban kecelakaan, seperti desain jalan dan layout yang tidak sesuai, kurangya penerangan jalan, kondisi permukaan jalan yang bergelombang/berlubang, jalan berbukit, tikungan tajam dan tidak adanya rambu lalulintas.

1. Faktor pengendara

Dari hasil analisis data tabel di atas, manusia atau pengemudi punya andil besar sebagai penyebab kecelakaan di jalan raya. Kondisi pengemudi yang mengantuk, tidak fokus, atau kelelahan, menyetir di bawah pengaruh obat-obatan, narkotika, atau alkohol, atau menyetir sambil melihat gawai baik handphone atau tablet, Selain itu, kesalahan bisa terletak pada pengemudi yang belum fasih, ataupun melakukan kesalahan bereaksi saat menyetir, baik panik atau reaksi yang terlalu lambat

1. Faktor lingkungan atau alam

Faktor lingkungan mempunyai kontribusi terhadap kecelakaan. kondisi hujan hingaa jarak pandang menjadi pendek, longsor, banjir, kabut, atau asap.

Berikut di bawah ini ditampilkan data jumlah laka dan jumlah korban meninggal dunia pada tahun 2023 s.d. 2025.

Tabel 28

Data laka tahun 2023 s.d. 2025

Sumber data

Unit Gakkum Polres Ketapang

Berdasarkan tabel 28 di atas diperoleh data satu tahun terakhir mengalami penurunan dan dua tahun di daerah hukum Kabupaten Ketapang mengalami Kenaikan baik jumlah laka lantas untuk jumlah korban MD terdapat Penurunan.

Satlantas Polres Ketapang pada tahun 2024 telah mengupayakan untuk peningkatan kinerja Road Safety Indeks dengan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 seperti melaksanakan kegiatan Turjawali Lantas, Operasi-operasi Kepolisian bidang Lantas, Dikmas Lantas, penerangan Masyarakat baik melalui tatap muka, media elektronik dan media sosial. Di samping itu sarana prasarana (gedung kantor, peralatan kantor Ranmor dan Alsus/Almatsus) yang dimiliki oleh Satlantas Polres Ketapang cukup memadai guna mendukung Tupoksi ditambah adanya peningkatan kemampuan personel fungsi Lantas melalui kegiatan pelatihan, sosialisasi dan Dikbangspes yang dilaksanakan oleh SPN Polda Kalbar dan Korlantas Polri pada tahun 2025. Namun dampak dari kebijakan pimpinan Polri untuk tidak dilaksanakannya tilang stasioner (tilang di tempat) membuat masyarakat menjadi kurang patuh dalam berlalulintas dan mengabaikan keselamatan dalam berkendaraan di jalan raya.

1. Indeks Community Policing

Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang pemolisian masyarakat (community policing) yang selanjutnya disebut Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

Dalam menilai efektivitas dan implementasi pemolisian masyarakat dalam suatu wilayah digunakan Indeks Community Policing. Indeks Community Policing ini mengukur kinerja dari kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalah.

Dalam implementasi pemolisian masyarakat, ada peran serta dan keterlibatan Bhabinkamtibmas dan petugas Polmas. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Sedangkan petugas Polmas adalah anggota Polri dengan golongan kepangkatan Bintara atau Perwira yang disiapkan dan ditugaskan di suatu kawasan/wilayah untuk menyelenggarakan pemolisian masyarakat, membangun komunitas yang dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam

meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban, menciptakan ketenteraman, serta mendukung terwujudnya kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, mengacu pada Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Pamswakarsa, kini pos Kamling berubah menjadi Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) yang merupakan bentuk pengamanan swakarsa membantu Polri dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan masyarakat seperti Siskamling dan lainnya akan lebih bermakna lagi apabila diimbangi dengan program Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang merupakan sebuah forum beranggotakan masyarakat itu sendiri yang dibina langsung oleh Polsek wilayahnya, melalui Bhabinkamtibmas.

Selain itu, mengacu pada Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Pamswakarsa, kini pos Kamling berubah menjadi Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) yang merupakan bentuk pengamanan swakarsa membantu Polri dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan masyarakat seperti Siskamling dan lainnya akan lebih bermakna lagi apabila diimbangi dengan program Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang merupakan sebuah forum beranggotakan masyarakat itu sendiri yang dibina langsung oleh Polsek wilayahnya, melalui Bhabinkamtibmas.

Komponen penilaian (Zi) dari Indeks Community Policing adalah sebagai berikut:

Z1 : persentase     pemenuhan  Bhabinkamtibmas   yang   telah   dibekali   peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai untuk setiap desa atau kelurahan;

Z2 : persentase pemenuhan frekuensi kunjungan (sambang/door-to-door system) oleh Bhabinkamtibmas sesuai dengan yang ditetapkan;

Z3 : persentase     pemenuhan   Petugas   Polmas    yang   telah   dibekali   peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai dalam suatu kawasan/wilayah;

Z4  : persentase revitalisasi Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) pasif;

Z5 : persentase pemenuhan kegiatan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus (Polsus).

Data yang diperlukan dalam pengukuran setiap komponen penilaian (dan penyedia data):

• data terkait jumlah Bhabinkamtibmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai.
• data terkait frekuensi kunjungan Bhabinkamtibmas
• data terkait jumlah petugas Polmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai.
• data terkait jumlah revitalisasi Satkamling pasi
• data terkait pelaksanaan kegiatan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Polsus.

Adapun dengan Rumusan sbb:

𝐶𝑃 =

𝑚

𝑗=1

𝑃𝑗

𝑛

𝑃 = ∑ 𝑤

× 𝑍

𝑍 =

𝑋𝑖

× 100%

𝑚                                𝑗

𝑖             𝑖

𝑖=1

𝑖          𝑌𝑖

CP : Indeks Community Policing;

Pj : Indeks Community Policing pada suatu Polres Ketapang; m : jumlah Polsek;

wi : bobot komponen penilaian ke-i dari Indeks Community Policing (w1=20%, w2= 25%, w3=20%, w4=25%, w5=10%);

Zi : nilai komponen penilaian ke-i dari Indeks Community Policing;

Z1 : persentase pemenuhan Bhabinkamtibmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai untuk setiap desa atau kelurahan;

X1 : jumlah Bhabinkamtibmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai untuk setiap desa atau kelurahan;

Y1 : jumlah keseluruhan Bhabinkamtibmas saat ini;

Z2 : persentase pemenuhan frekuensi kunjungan (sambang/door-to-door system) oleh Bhabinkamtibmas yang sesuai dengan telah ditetapkan;

X2 : jumlah kunjungan (sambang/door-to door system) yang telah dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas;

Y2 : jumlah kunjungan (sambang/door-to door system) oleh Bhabinkamtibmas yang telah ditetapkan;

Z3 : persentase pemenuhan Petugas Polmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai dalam suatu kawasan/wilayah;

X3 : jumlah petugas Polmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai;

Y3 : jumlah keseluruhan Petugas Polmas saat ini;

Z4 : persentase revitalisasi Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) pasif; X4 : jumlah Satkamling pasif yang dapat direvitalisasi;

Y4 : jumlah keseluruhan Satkamling pasif;

Z5 : persentase pemenuhan kegiatan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Polsus;

X5 : jumlah kegiatan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap terhadap Polsus yang terpenuhi;

Y5 : jumlah keseluruhan kegiatan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap terhadap Polsus yang direncanakan untuk dilaksanakan.

Formula di atas berlaku untuk perhitungan Indeks Community Policing untuk level Kabupaten Ketapang.

Tabel 29

Indeks Community Policing Th. 2025

Grafik 8

Indeks Community Policing Th. 2025

Dari tabel 29 dan grafik 8 diatas Polres Ketapang telah menyusun Indeks Community Policing yang merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas pokok, fungsi serta peran organisasi Polri, pada Tahun 2025 Satbinmas Polres Ketapang menetapkan target indeks Community Policing sebesar 96,68% realisasi 85,00% dengan capaian 87,92%, pada komponen Persentase pemenuhan Bhabinkamtibmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai untuk setiap desa/kelurahan tahun 2025 jumlah target 99 dan realisasi 100 sebagai cara pemolisian dimana polisi bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi menyelesaikan masalah-masalah sosial dalam masyarakat dan mendukung upaya masyarakat untuk membangun serta menjaga keamanan lingkungan.

Adapun menjadi kendala pada Komponen Persentase Pemenuhan Frekuensi kunjungan Bhabinkamtibmas (Door to door system) sesuai yang telah ditentukan dalam hal pelaporan di aplikasi Bos V2 Meskipun kegiatan sambang tetap dilaksanakan, pelaporan melalui Aplikasi BOS V2,Hal ini disebabkan oleh kendala geografis, yakni lokasi tugas yang jauh dari jangkauan sinyal komunikasi, sehingga penginputan data pada aplikasi tidak dapat berjalan optimal .

Kemudian pada Revitalisasi Siskamling yaitu kurangnya kesadaran dan minat dari warga masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan dengan alasan tidak ada upah/jasa selama melaksanakan siskamling serta esok harinya mereka harus bekerja lagi.

Tabel 30

Penghitungan Indeks Harkamtibmas

Komponen Indeks Community Policing Th. 2025

Hasil perhitungan tabel 20 di atas selanjutnya dikonversi sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 31

Konversi nilai indikator Indeks Harkamtibmas Komponen Indeks community Policing

Dari data tabel 21 diatas dapat diambil penilaian Indeks Community Policing tahun 2025 dengan cara mengakumulasikan persentase target, realisasi, capaian ICP di tahun 2025. Hasil perhitungan nilai Indeks Community Policing kemudian dikonversi sesuai dengan tabel dengan nilai ICP 85% nilai konversi 3,75 masuk kategori kinerja level 3.

Tabel 32

Perbandingan Indeks Community Policing Th. 2023 s.d. 2025

I                           I

Grafik 9

Perbandingan Indeks Community Policing Th. 2023 s.d. 2025

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	2023	62,87	62,87	100
	2024	71,35	70,21	98,4
	2025	96,68	85	87,92

Berdasarkan tabel 32 dan grafik 9 di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada indikator Indeks Community Policing tahun 2025 dengan target 96,68 dengan Realisasi sebesar 85 % dengan capaian 87,72% mengalami penurunan sebesar 5,76% dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 96,68%. Dan dibandingkan tahun 2023 juga mengalami penurunan sebanyak 14,59 hal ini terjadi karena pada tahun 2025 target Persentase pemenuhan Frekuensi kunjungan Sambang Door to-door System) Oleh Bhabinkamtibmas Mengalami kendala diaplikasi Bos V2 Hal ini disebabkan oleh kendala geografis, yakni lokasi tugas yang jauh dari jangkauan sinyal komunikasi, sehingga penginputan data pada aplikasi tidak dapat berjalan optimal sesuai frekuensi yang ditentukan.

Berikut ini ditampilkan data capaian kinerja Indeks Community Policing Polres Ketapang Tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah Indeks Community Policing yang terdapat dalam Renstra Tahun 2023-2025 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 33

Perbandingan realisasi indeks Community policing tahun 2025 dan Target jangka menengah renstra tahun 2025-2026

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025			TAHUN 2029
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET
Indeks Community Policing	96,68	85	87,92%	100%

Dari tabel 33 diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja Polres Ketapang pada indikator Indeks Community Policing di tahun 2025 sebesar 85% sedangkan target jangka menengah Indeks Community Policing yang terdapat dalam Renstra untuk

tahun 2029 sebesar 100% masih ada selisih sebesar 12,08 sehingga Satbinmas dan unit Binmas jajaran Polres Ketapang perlu meningkatkan kinerjanya pada tahun berikutnya guna mencapai target jangka menegah tahun 2029.

Berikut ini diuraikan capaian kinerja dari masing-masing komponen Indeks Community Policing sebagai berikut :

1. Persentase Pemenuhan Bhabinkamtibmas yang telah dibekali peningkatan Kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai untuk setiap desa atau kelurahan. Dalam rangka mewujudkan Polri yang Presisi dan responsif terhadap dinamika sosial di masyarakat, kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM melalui Persentase Pemenuhan Bhabinkamtibmas yang Terlatih. Program ini memastikan bahwa setiap personel yang bertugas di desa atau kelurahan tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga memiliki kompetensi teknis yang tersertifikasi. Fokus utama kami adalah standarisasi kemampuan problem solving, mediasi konflik, dan deteksi dini guna menjamin stabilitas kamtibmas. Perolehan nilai target komponen Persentase Pemenuhan Bhabinkamtibmas yang telah dibekali peningkatan Kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai untuk setiap desa atau kelurahan berdasarkan rumus perhitungan sebagai berikut :

𝑋𝑖

𝑍𝑖 = × 100%

𝑖

Z1 : persentase pemenuhan Bhabinkamtibmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai untuk setiap desa atau kelurahan;

X1 : jumlah Bhabinkamtibmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai untuk setiap desa atau kelurahan;

Y1 : jumlah keseluruhan Bhabinkamtibmas saat ini; Dari Analisa dapat dirumuskan sebagai berikut :

𝑍1

= 99 × 100%=101,01%

100

Tabel 34

Persentase Bhabinkamtibmas yang dibekali kemampuan pelatihan yang sesuai Desa/Kelurahan Tahun 2025.

Grafik 10

Persentase Bhabinkamtibmas yang dibekali kemampuan pelatihan yang sesuai Desa/Kelurahan Tahun 2025

Dari tabel 34 dan grafik 10 diatas dapat dilihat dari target kinerja sebesar 99,00%. terdapat realisasi sebesar 100% sehingga capaian sebesar 101,01%. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja Satbinmas Polres Ketapang sudah optimal, namun jumlah Bhabinkamtibmas yang seharusnya berjumlah 262 personel sesuai dengan jumlah desa/kelurahan di kabupaten ketapang, hal ini terjadi karena selama tahun 2025, masih minimnya jumlah personel Polres Ketapang untuk ditempat tugaskan menjadi Bhabinkamtibmas, dukungan anggaran untuk honor dan kegiatan Bhabinkamtimbas telah dialokasikan dalam DIPA Satker T.A. 2025 serta masih kurangnya sarana prasarana pendukung kegiatan Bhabinkamtibmas seperti adanya kendaraan roda dua sepeda motor operasional merk Honda Verza sebanyak 75 Unit, masih kurang sebanyak 25 Unit, sarana komunikasi dalam pengimputan laporan di Bos V2 handphone masih menggunakan handphone pribadi.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Satbinmas Polres Ketapang untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mengusulkan penambahan jumlah personel Bhabinkamtibmas kepada Kapolres Ketapang dan Bag SDM Polres Ketapang kemudian diteruskan ke Dirbinmas Polda Kalbar serta mengiptomalkan

jumlah Bhabinkamtbmas dimana satu Bhabinkamtibmas mengawaki 3 (tiga) sampai 4 (empat) Desa, usulan penambahan kendaraan sepmot sebanyak 25 unit, dan handphonde sebanyak 100 unit.

Tabel 35

Perbandingan Persentase Bhabinkamtibmas yang telah dibekali Pelatihan sesuai Desa/KelurahanTahun 2023 s.d. 2025

Grafik 11

Perbandingan Persentase Bhabinkamtibmas yang telah dibekali Pelatihan sesuai Desa/Kelurahan Tahun 2023 s.d. 2025

Berdasarkan tabel 35 dan grafik 11 di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Persentase Bhabinkamtibmas yang telah dibekali Pelatihan sesuai Desa/Kelurahan 2025 sebesar 101,01%. Hal ini telah melebihi target yang telah ditentukan, pada tahun 2023 dan 2024 dimana tidak dapat dibandingkan dikarenakan belum dimulainya target Renstra pada tahun 2025-2029. Maka dari itu target dan realisais pada tahun 2023 dan 2024 adalah 0%.

Tabel 36

Perbandingan Realisai persentase Bhabinkamtibmas yang telah dibekali Pelatihan sesuai Desa/Kelurahan Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah Tahun 2029.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 dengan target 99% dan Realisasi 100% dengan capaian 101,01%,hal ini Sat Binmas Polres Ketapang Dapat Melebihi target yang telah ditentukan,dan target jangka menengah tahun 2029 sebesar 100% Semoga Satbinmas selalu meningkatkan kemampuan kepada Bhabinkamtibmas yang ada di seluruh Desa/Kelurahan.

Tabel 37

Data Bhabinkamtibmas Polsek Jajaran Polres Ketapang Th. 2025

1. Persentase Pemenuhan Frekuensi Kunjungan (Sambang/door to-door system) Oleh Bhabinkamtibmas susai dengan yang telah ditetapkan.

Dalam  rangka  memperkuat  kemitraan  antara  Polri  dan  masyarakat, indikator Persentase Pemenuhan Frekuensi Kunjungan (Sambang/Door to Door System) menjadi instrumen vital untuk mengukur proaktifitas personel di lapangan. Melalui sistem kunjungan dari rumah ke rumah yang terukur, Bhabinkamtibmas berfungsi sebagai sensor deteksi dini sekaligus konsultan pemecahan masalah bagi warga. Pencapaian target pada indikator ini mencerminkan konsistensi kehadiran Polri secara langsung di setiap desa dan kelurahan, guna memastikan terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif melalui interaksi personal yang intensif. adapun Persentase Pemenuhan Frekuensi Kunjungan (Sambang/door to-door system) Oleh Bhabinkamtibmas susai dengan yang telah ditetapkan sebagai berikut.

𝑋2

𝑍2 = 𝑌2 × 100%

Z2 : persentase pemenuhan frekuensi kunjungan (sambang/door-to-door system) oleh Bhabinkamtibmas yang sesuai dengan telah ditetapkan;

X2 : jumlah kunjungan (sambang/door-to door system) yang telah dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas;

Y2 : jumlah kunjungan (sambang/door-to door system) oleh Bhabinkamtibmas yang telah ditetapkan.

𝑍2

= 94500

126000

× 100% = 75%

Tabel 38

Persentase Pemenuhan Frekuensi Kunjungan Oleh Bhabinkamtibmas

Grafik 12

Persentase Pemenuhan Frekuensi Kunjungan (Sambang/door to-door system) Oleh Bhabinkamtibmas susai dengan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Tabel 38 dan Grafik 12 menunjukkan adanya selisih sebesar 25% antara target dan realisasi pemenuhan frekuensi kunjungan Bhabinkamtibmas. Meskipun kegiatan sambang tetap dilaksanakan, pelaporan melalui Aplikasi BOS V2 hanya mencapai angka 75%. Hal ini disebabkan oleh

kendala geografis, yakni lokasi tugas yang jauh dari jangkauan sinyal komunikasi, sehingga penginputan data pada aplikasi tidak dapat berjalan optimal sesuai frekuensi yang ditentukan.

Tabel 39

Perbandingan persentase pemenuhan frekuensi kunjungan oleh Bhabinkamtibmas sesuai dengan yang di tetapkan pada tahun 2023 sampai dengan

tahun 2025.

Grafik 13

Perbandingan Persentase pemenuhan Frekuensi kunjungan (Sambang DDS) Oleh Bhabinkamtibmas pada Tahun 2023 sd. 2025

Berdasarkan  Tabel  39 dan Grafik  13 menunjukkan  adanya  selisih sebesar 25% antara target dan realisasi pemenuhan frekuensi kunjungan Bhabinkamtibmas. Meskipun kegiatan sambang tetap dilaksanakan, pelaporan melalui Aplikasi BOS V2 hanya mencapai angka 75%. Hal ini disebabkan oleh kendala geografis, yakni lokasi tugas yang jauh dari jangkauan sinyal komunikasi, sehingga penginputan data pada aplikasi tidak dapat berjalan optimal sesuai frekuensi yang ditentukan. Sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 sebanyak 0% tidak dapat dibandingkan dikarenakan baru di mulainya Target Renstra tahun 2025-2029 Persentase Pemenuhan Frekuensi Kunjungan (Sambang/door to-door system) Oleh Bhabinkamtibmas yang telah ditentukan.

Tabel 40

Perbandingan Realisai Persentase pemenuhan Frekuensi kunjungan (Sambang DDS) Oleh Bhabinkamtibmas pada Tahun 2025 dengan target

Jangka Menengah Tahun 2029.

Berdasarkan Tabel 29 pada tahun 2025 menunjukkan adanya kendala pelaporan melalui Aplikasi BOS V2 hanya mencapai angka 75%. Hal ini disebabkan oleh kendala geografis, yakni lokasi tugas yang jauh dari jangkauan sinyal komunikasi, sehingga penginputan data pada aplikasi tidak dapat berjalan optimal sesuai frekuensi yang ditentukan. Maka dari itu perbandingan dengan jangka menengah tahun 2029 sebanyak 25 % Polres Ketapang akan terus meningkatkan kinerja dengan semaksimal mungkin agar mencapai target jangka menengah pada Renstra 2029 sebesar 100%.

1. Persentase Pemenuhan Petugas Polmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai dalam kawasan/wilayah.

Keberhasilan implementasi strategi Pemolisian Masyarakat (Polmas) sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang bertindak sebagai ujung tombak di lapangan. Indikator Persentase Pemenuhan Petugas Polmas yang Telah Dibekali Peningkatan Kemampuan dan/atau Pelatihan merupakan tolok ukur krusial untuk memastikan bahwa setiap petugas tidak hanya hadir secara fisik di tengah masyarakat, tetapi juga memiliki bekal intelektual dan keterampilan interpersonal yang memadai.

Penerapan Polmas bukan sekadar tugas rutin kepolisian, melainkan upaya membangun kemitraan setara antara polisi dan warga. Oleh karena itu, pelatihan yang terstruktur menjadi wajib karena:

• Standarisasi Kompetensi: Menjamin setiap petugas memiliki pemahaman yang seragam mengenai regulasi terbaru dan teknik negosiasi.

  • Adaptasi Dinamika Sosial: Masyarakat berkembang dengan tantangan yang semakin kompleks; petugas memerlukan kemampuan analisis konflik

  dan problem solving yang tajam.

• Penguatan Kepercayaan Publik: Petugas yang kompeten dan profesional secara otomatis akan meningkatkan citra institusi di mata masyarakat.

Strategi Pemenuhan dan Pengembangan

Untuk mencapai target persentase yang optimal dalam kawasan, langkah-langkah strategis yang diambil meliputi:

1. Akselerasi Diklat Khusus: Menyelenggarakan pelatihan intensif yang berfokus pada komunikasi efektif, mediasi sengketa, dan deteksi dini gangguan kamtibmas.
2. Workshop Tematik: Memberikan pembekalan khusus berdasarkan karakteristik wilayah (misalnya: penanganan konflik sosial di wilayah urban vs pemberdayaan kearifan lokal di wilayah rural).
3. Sistem Monitoring Evaluasi: Melakukan asesmen berkala pasca-pelatihan untuk memastikan bahwa peningkatan kemampuan berkorelasi positif dengan penurunan angka kriminalitas di wilayah penugasan.

Adapun Rumusan sebagai berikut :

𝑋3

𝑍3 = 𝑌3 × 100%

Z3           :         persentase pemenuhan Petugas Polmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai dalam suatu kawasan/wilayah;

X3          :         jumlah petugas Polmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai;

Y3          :         jumlah keseluruhan Petugas Polmas saat ini;

85

𝑍3 = 85 × 100% = 100%

Tabel 41

Persentase Pemenuhan Petugas Polmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai dalam kawasan/wilayah.

Grafik 14

Persentase Pemenuhan Petugas Polmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai dalam kawasan/wilayah.

Berdasarkan pada tabel 30 dan grafik 13 di atas, kita dapat melihat dedikasi nyata Sat  Binmas Polres Ketapang dalam penguatan sumber daya manusia. Target Persentase Pemenuhan Petugas Polmas yang dibekali pelatihan dengan target sebesar 100% telah berhasil direalisasikan sepenuhnya (100%).

Hal ini membuktikan bahwa seluruh petugas Polmas di wilayah Ketapang kini telah memiliki bekal kemampuan yang mumpuni dan teruji. Pencapaian target ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas fungsi kepolisian dalam mendeteksi dini potensi gangguan keamanan serta mempererat kemitraan antara Polri dan masyarakat, sejalan dengan semangat transformasi menuju Polri yang presisi.

Tabel 42

Perbandingan Persentase Pemenuhan Petugas Polmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai dalam

kawasan/wilayah. Pada tahun 2023 sd.2025.

Grafik 15

perbandingan Persentase Pemenuhan Petugas Polmas yang telah dibekali

peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai dalam kawasan/wilayah pada tahun 2023 sd. 2025.

Berdasarkan tabel 42 dan Grafik 15 diatas bahwa perbandingan Persentase Pemenuhan Petugas Polmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai dalam kawasan/wilayah pada tahun 2023 dan 2024 sebanyak 0%, dikarenakan pada tahun ini merupakan tahun ke 1 Pada target Renstra Tahun 2025-2029. dan di tahun 2025 dengan target 100% dan Realisasi sebanyak 100% hal ini membuktikan bahwa seluruh petugas Polmas di wilayah Ketapang kini telah memiliki bekal kemampuan yang mumpuni dan teruji. Pencapaian target ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas fungsi kepolisian dalam mendeteksi dini potensi gangguan keamanan serta mempererat kemitraan antara Polri dan masyarakat, sejalan dengan semangat transformasi menuju Polri yang presisi.

Tabel 43

Persentase Pemenuhan Petugas Polmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai dalam kawasan/wilayah pada tahun 2025 dengan target jangka menengah 2029.

Berdasarkan tabel diatas bahwa di tahun 2025 dengan target 100% dan realisasi mencapai 100%. Hal ini Menunjukkan kinerja Satbinmas Polres Ketapang Sudah mencapai target yang telah ditentukan,membuktikan bahwa seluruh petugas Polmas di wilayah Ketapang kini telah memiliki bekal kemampuan yang mumpuni dan teruji. Pencapaian target ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas fungsi kepolisian dalam mendeteksi dini potensi gangguan keamanan serta mempererat kemitraan antara Polri dan masyarakat. Hal

ini Satbinmas Polres Ketapang akan selalu meningkatkan kinerja guna mencapai target jangka menengah yaitu tahun 2029 sebesar 100%.

1. Persentase revitalisasi Satuan Keamanan Lingkungan (Satkambling).

Siskamling merupakan upaya bersama dalam meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat dengan mengutamakan upaya-upaya pencegahan dan menangkal bentuk ancaman gangguan kamtibmas. Pengaktifan Siskamling menjadi penting karena Siskamling mempunyai daya cegah, daya tangkal dan daya lawan terhadap segala bentuk gangguan Kamtibmas di tengah masyarakat. Pengaktifan kembali siskamling ini diharapkan dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi lingkungan warga sekitar adapun rumus penghitungan persentase sikamling aktif adalah sebagai berikut:

𝑋4

𝑍4 = 𝑌4 × 100%

Z4        :           persentase revitalisasi Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) pasif;

X4        :           jumlah Satkamling pasif yang dapat direvitalisasi; Y4        :           jumlah keseluruhan Satkamling pasif;

𝑍4 =

2 × 100% = 14,29%

8

Tabel 44

Persentase revitalisasi Satuan Keamanan Lingkungan 2025

Grafik 16

Persentase Siskmaling yang aktif tahun 2025

Dari tabel 44 dan 16 grafik diatas dapat dilihat komponen Persentase revitalisasi Satuan Keamanan Lingkungan Tahun 2025, dari target sebesar 87,50% realisasi sebesar 14,29% dengan capaian kinerja sebesar 25%. Hal ini menggambarkan bahwa Satbinmas Polres Ketapang dan Pengemban Fungsi Binmas Polsek jajaran untuk komponen Persentase revitalisasi Satuan Keamanan Lingkungan Tahun 2025 memilki kinerja yang kurang Optimal.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Satbinmas dan pengemban Fungsi Binmas Polsek jajaran agar terpenuhinya target tersebut adalah selalu pro-aktif melalui personel Unit Binmas Polsek jajaran dan Bhabinkamtibas dikewilayahan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan Kunjungan menjumpai seluruh lapisan masyarakat di rumah atau tempat lain.
2. Sambang berkomunikasi dengan masyarakat tertentu yang memiliki peran atau pengaruh di masyarakat dengan sistem dari pintu ke pintu (door to door system),
3. Anjangsana atau kunjungan kekeluargaan dan atau kekerabatan kepada masyarakat tertentu.
4. Mengumpulkan masyarakat dengan memberikan himbauan, pembinaan dan penyuluhan tentang pentingnya pelaksanaan Siskamling di setiap desa/kelurahan
5. Melaksanakan patroli ke Poskamling yang ada diwilayahnya guna memberikan Jukrah kepada petugas Poskamling mengenai tata cara pelaksanaan tugas Siskamling.

Meskipun realisasi dapat tercapai 100% bukan berarti dalam mencapai target tidak memiliki kendala, adapun kendala yang dihadapi yaitu :

1. Bidang anggaran

   1. belum terdukungnya anggaran pembinaan Siskamling dalam DIPA Satker T.A. 2025;

      1. Tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan siskamling.

      termasuk sarana prasarana pendukungnya seperti sarana kontak untuk penyediaan kentongan di tiap Poskamling dan sebagainya. Namun upaya yang dilakukan guna atasi kendala ini adalah dengan adanya kerjasama aktif dari personel Bhabinkamtibas dengan masyarakat.

   2. Bidang SDM;
      1. Tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi menyebabkan banyak orang yang melaksanakan pekerjaan yang cukup ekstra. Kondisi ini menyebabkan orang tidak memiliki waktu serta kondisi badan sudah terlalu lelah sehingga enggan untuk melaksanakan siskamling;
      2. Kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan masih rendah. Masyarakat masih menganggap bahwa keamanan adalah tugas polisi;
      3. Masyarakat lebih memilih untuk mencari cara praktis. masyarakat lebih memilih untuk membayar satpam daripada harus ikut dalam giat siskamling.

Adapun upaya yang dilakukan Satbinmas Polres Ketapang dan unit Binmas jajaran Polres Ketapang untuk mencapai target yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan kunjungan yang dapat dilakukan secara langsung;
2. Melaksanakan kegiatan Sambang;

Berikut ini ditampilkan data Bhabinkamtimas pada Satbinmas Polres Ketapang sebagai berikut:

Tabel 45

Perbandingan Persentase revitalisasi Satuan Keamanan Lingkungan 2023 s.d. 2025

Grafik 17

Perbandingan Persentase revitalisasi Satuan Keamanan Lingkungan 2023 s.d. 2025

Dari tabel 45 dan grafik 17 diatas dapat dilihat capaian Persentase revitalisasi Satuan Keamanan Lingkungan Tahun 2025 dengan target 87,50% dengan Realisasi 25%. Sedangkan di tahun 2023 dan tahun 2024 dengan target dan Realisasi 0%. Dikarenakan pada tahun ini merupakan tahun ke 1 pada Renstra 2025-2029. Hal ini menggambarkan bahwa Satbinmas Polres Ketapang dan Pengemban Fungsi Binmas Polsek jajaran untuk komponen Persentase revitalisasi Satuan Keamanan Lingkungan Tahun 2025 memilki kinerja yang Kurang optimal. Adapun menjadi kendala tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan siskamling.

termasuk sarana prasarana pendukungnya seperti sarana kontak untuk penyediaan kentongan di tiap Poskamling dan sebagainya. Namun upaya yang dilakukan guna atasi kendala ini adalah dengan adanya kerjasama aktif dari personel Bhabinkamtibas dengan masyarakat

Dalam hal ini Satbinmas Polres Ketapang akan bekerja semaksimal mungkin agar mencapai target yang telah ditentukan.

Berikut dibawah ini ditampilkan data Poskamling yang aktif di daerah hukum Polres Ketapang.

Tabel 46

Data Poskamling Yang aktif Tahun 2025

Tabel 47

Persentase revitalisasi Satuan Keamanan Lingkungan tahun 2025 dengan target jangka menengah tahun 2029.

Berdasarkan 47 tabel di atas bahwa di tahun 2025 Persentase revitalisasi Satuan Keamanan Lingkungan dengan target 88% dengan realisai sebesar 14,29%, Hal ini menggambarkan bahwa Satbinmas Polres Ketapang dan Pengemban Fungsi Binmas Polsek jajaran untuk komponen Persentase revitalisasi Satuan Keamanan Lingkungan Tahun 2025 memilki kinerja yang Kurang optimal. Adapun menjadi kendala tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan siskamling.termasuk sarana prasarana pendukungnya seperti sarana kontak untuk penyediaan kentongan di tiap Poskamling dan sebagainya. Namun upaya yang dilakukan guna atasi kendala ini adalah dengan adanya kerjasama aktif dari personel Bhabinkamtibas dengan Masyarakat. Maka dari itu Satbinmas Polres Ketapang akan bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai target berikutnya di Renstra tahun 2025-2029 dengan jangka menengah tahun 2029 sebesar 100%.

1. Persentase pemenuhan kegiatan koordinasi,pengawasan,dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus (Polsus).

Polsus adalah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi Kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. Dalam pelaksanaannya dikeluarkan Perpol No. 9 tahun 2021 tentang Polsus.adapun rumusan perhitungan sebagai berikut.

𝑋5

𝑍5 = 𝑌5 × 100%

Z5     :    persentase    pemenuhan   kegiatan   koordinasi,   pengawasan,   dan pembinaan teknis terhadap Polsus;

X5 : jumlah kegiatan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap terhadap Polsus yang terpenuhi;

Y5 : jumlah keseluruhan kegiatan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap terhadap Polsus yang direncanakan untuk dilaksanakan.

6

𝑍5 =

× 100% = 200%

3

Tabel 48

Persentase pemenuhan kegiatan koordinasi,pengawasan,dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus.

Grafik 18

Persentase pemenuhan kegiatan koordinasi,pengawasan,dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus.

Dari tabel 48 dan grafik 18 diatas dapat dilihat komponen Persentase Lembaga Yang Memiliki Polsus Tahun 2025, dari target sebesar 100%, terdapat realisasi sebesar 200%, dengan capaian 200%. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja Satbinmas dan fungsi Binmas jajaran Polres Ketapang untuk komponen Persentase Lembaga Yang Memiliki Polsus Tahun 2025 telah optimal karena target Lembaga yang memiliki Polsus sebanyak 2 Lembaga terpenuhi.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Satbinmas Polres Ketapang untuk memenuhi target kinerja Persentase Lembaga yang memiliki Polsus tersebut adalah:

1. Satbinmas Polres Ketapang secara khusus telah melaksanakan kegiatan kegiatan tatap muka Polsus berupa kegiatan pembinaan kemampuan teknis Polsus;
2. Kegiatan Sambang Polsus, yaitu berupa kegiatan silaturahmi dengan para Polsus dari berbagai Instansi yang memiliki Polsus guna peningkatan sinergi antara Polsus dengan Kepolisian;
3. Belum ada dukungan anggaran untuk pembinaan Polsus berupa Binteknis Polsus yang terdapat dalam DIPA Satbinmas TA 2025;
4. Satbinmas Polres Ketapang bersinergitas dengan Instansi yang memiliki Polsus secara rutin melalui kegiatan-kegiatan Binpolsus senantiasa mengecek kelengkapan perorangan Polsus guna mendukung kegiatan operasional mengingat sarana prasarana untuk Polsus di jajaran Polres Ketapang masih nihil;
5. Di samping itu Satbinmas Polres Ketapang sebagai Pembina fungsi Binmas telah memberikan Jukrah kepada fungsi Binmas Jajaran Polres Ketapang untuk mendatakan Lembaga Yang Memiliki Polsus dan melaporkan hasilnya secara rutin setiap bulan kepada Satbinmas Polres Ketapang.

Tabel 49

Persentase pemenuhan kegiatan koordinasi,pengawasan,dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus tahun 2023 s.d. 2025

Grafik 19

Persentase pemenuhan kegiatan koordinasi,pengawasan,dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus 2023 s.d. 2025

Dari tabel 49 dan grafik 19 diatas dapat dilihat capaian komponen Persentase pemenuhan kegiatan koordinasi,pengawasan,dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus Polsus Tahun 2025 dengan target 100% dengan Realisasi 200% Hal ini Satbinmas Polres Ketapang telah melebihi target yang telah ditentukan. dibanding tahun 2023 dan tahun 2024 dengan target dan Realisasi 0% tidak ada perbandingan, dikarenakan merupakan tahun pertama target Renstra tahun 2025-2029. Hal ini menggambarkan bahwa Satbinmas Polres Ketapang untuk komponen Persentase pemenuhan kegiatan koordinasi,pengawasan,dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus Tahun 2025 memilki kinerja yang sangat optimal, jumlah Lembaga yang memiliki Polsus di Kabupaten Ketapang sebanyak 2 Lembaga yaitu Lembaga Pemasyarakatan dan Polisi Kehutanan artinya Satbinmas Polres Ketapang dan unit binmas jajaran Polres Ketapang selalu konsisten mempertahankan realisasi hingga mencapai 200%.

Tabel 50

Perbandingan Persentase pemenuhan kegiatan koordinasi,pengawasan,dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus tahun 2025 dengan target jangka

menengah 2029.